Translator : Okumura Rin | TLC : Ciel-sama | Typesetter : maVis D.A.S

TRIVIA

Secara umum take home pay PNS terbagi atas 2 komponen yaitu pendapatan yang melekat pada gaji pokok yang dibayarkan rutin tiap bulan dan pendapatan yang tidak mengikuti gaji pokok.

Pendapatan yang melekat pada gaji pokok sesuai dengan daftar gaji yang diterima setiap bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan struktural atau fungsional, tunjangan pajak dan tunjangan lain yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Unsur gaji tersebut seragam untuk semua PNS baik dari instansi pusat maupun daerah dalam arti menyesuaikan dengan masa kerja, status, lokasi dan jabatannya.

Komponen kedua, pendapatan yang tidak masuk dalam daftar gaji bulanan yang bersifat variabel meliputi Tunjangan kinerja, uang makan, perjalanann dinas dan honorarium. Pendapatan inilah yang secara signifikan membedakan take home pay antar PNS. Tidak semua instansi sudah memberlakukan tunjangan kinerja atau di Pemda sering disebut sebagai tunjangan kinerja daerah, tunjangan tambahan penghasilan
atau apapun namanya yang similiar.

Pada Kementerian/Lembaga pusat diberikan sesuai dengan progress reformasi birokrasi pada instansi tersebut, sedangkan bagi instansi daerah berdasarkan kemampuan keuangan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya.

http://setagu.net/

 Translator : Okumura Rin | TLC : Ciel-sama | Typesetter : maVis D.A.S

Trivia

Ecole National d'administration (ENA) telah dikenal luas sebagai lembaga yang berhasil menelurkan elite birokrat di Prancis. Hal ini dibuktikan oleh berbagai fakta; dua dari tiga presiden Prancis dan enam dari delapan Perdana Menteri adalah lulusan ENA. Setiap tahun ENA menghasilkan 120 calon pemimpin masa depan Prancis, dan pada saat ini terdapat kecenderungan bahwa lulusan ENA berhasil menembus pasaran sektor swasta serta di berbagai organisasi international (terutama untuk EU).

Secara historis, ENA didirikan pada tahun 1945 di masa pemerintahan Charles de Gaulle. ENA dibangun sebagai lembaga yang mampu melakukan reformasi di bidang pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila sistem yang dibangun di ENA didesain sedemikian rupa sehingga lulusannya ditahbiskan sebagai orang yang mumpuni/kompeten di bidang pemerintahan dan mampu bertindak sebagai seorang pemimpin yang mampu membawa negara Prancis menjadi negara adidaya.

Sistem pendidikan di ENA dimulai dari proses rekrutmen, calon kader diseleksi di antara pegawai negeri ataupun lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Prancis. Proses rekrutmen ditempuh dalam waktu tiga bulan yang diakhiri dengan grand interview selama 45 menit, proses ini sangat meletihkan karena selama tiga bulan tersebut peserta belum resmi menjadi peserta ENA dan pada wawancara tersebut masih besar kemungkinan peserta akan tercoret sebagai kader apabila dianggap gagal dan tidak memenuhi syarat bagi peserta ENA.

Lulusan 20 terbaik secara otomatis akan menempati jabatan penting tanpa mengajukan lamaran ataupun proses administrasi lainnya, sementara itu jabatan penting lainnya akan diberikan kepada sisa lulusan ENA. Tidak ada satu pun ENA yang mencari dan kebingungan mencari pekerjaan setelah menempuh 27 bulan pendidikan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila dalam leaflet yang dikeluarkan secara resmi oleh ENA dinyatakan the jobs come to them.

Pada awal pendirian, ENA hanya ditujukan bagi pegawai yang memiliki masa keja di atas lima tahun dan juga bagi mahasiswa lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi ternama. Sejak tahun 1991 ENA memberi kesempatan yang sama bagi warga negara Prancis yang bekerja di sektor swasta yang berminat untuk berkarier di bidang pemerintahan. Pada saat ini komposisi siswa ENA adalah, 50% sarjana fresh graduate, 45% diperuntukkan bagi pegawai negeri, dan 5% dari kelompok swasta.

Source : http://www.antikorupsi.org/id/content/pegawai-negeri-sipil-di-negara-maju

 Episode Sebelumnya :

Perkenalan tokoh

Yamagami Lucy

 Lucy adalah seorang wanita pekerja keras yang ternyata memiliki dendam terhadap pegawai negeri. Lucy yang memiliki nama panjang Yamagami Lucy Kimiko Akie Airi Shiori Rinne Yoshiho Ayano Tomika Chitose Sanae Mikiko Ichika... itu menganggap bahwa pegawai negeri merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pemilihan namanya yang tidak wajar itu. Menurutnya, dengan menjadi pegawai negeri, dia memiliki kesempatan yang besar untuk bertemu dengan pegawai bermasalah itu.

Hasebe Yutaka

Yutaka merupakan pekerja yang suka bermain-main di kantor. Dia sering sekali meminta alamat e-mail para pengunjung wanita yang datang. Tapi dibalik sifatnya yang santai itu, dia memiliki bakat dalam bidang pekerjaannya tersebut. Dia mampu menghadapi permasalahan yang sulit dengan begitu tenangnya.

Miyoshi Saya

Saya merupakan lulusan perguruan tinggi berusia 23 tahun. Dia adalah wanita lembut yang sedikit pemalu. Dalam tugasnya sebagai resepsionis, dia sering berjumpa dengan pelanggan yang suka bercerita panjang-lebar selama ber jam-jam lamanya. Pelanggan setianya adalah seorang nenek-nenek bernama Tanaka.

Trivia

Jumlah pegawai negeri sipil di Jepang saat ini mencapai 4,5 juta, 1,2 juta bekerja sebagai pegawai negeri pusat dan sekira 3,3 juta bekerja di pemerintah daerah. Jumlah ini hanyalah 8% dari jumlah total tenaga kerja dan angka ini masih jauh lebih rendah dibanding negara OECD lainnya (19% di Inggris, 22% di Perancis, 32% di Swedia, 15% di Jerman dan Amerika Serikat). Banyak literatur yang menyatakan bahwa PNS Jepang dikenal pintar, unggul, bersih, jujur, punya loyalitas dan dedikasi terhadap pekerjaan serta bangga dengan pekerjaannya.

Pekerjaan sebagai PNS sampai saat ini masih merupakan pekerjaan yang didambakan bagi usia angkatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah peserta pada saat pelaksanaan seleksi CPNS yang diadakan hampir setiap tahun.

Seleksi yang sangat ketat diterapkan oleh pemerintah Jepang sebagai upaya untuk menyaring calon yang kompeten. Seleksi dibagi menjadi tiga kategori, kelas 1, 2, dan 3. Calon yang berhasil lulus seleksi kelas 1 (dahulu dinamakan sebagai kelas senior A) dikenal sebagai lulusan terbaik, dan terpintar. Untuk mereka diberikan predikat sebagai kelompok karier. Seleksi kelas 1 dinilai sebagai seleksi tersulit, sebagai contoh pada tahun 1995, dari 43.431 peserta seleksi hanya 1.636 yang lulus (3,8%).

Apabila dilihat berdasarkan kategori bidang studi, seleksi untuk program administrasi, hukum, dan ekonomi, punya persentase yang lebih dramatis lagi, hanya 474 yang diterima dari 21,037 pelamar (2,2%). Bagi CPNS yang lulus di kategori kelas 2 (umumnya lulusan D4) dan kelas 3 (umumnya lulusan sekolah menengah) diberikan predikat PNS non-karier, yang harus berada di lapisan kedua setelah lulusan kelompok A ketika terdapat kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan struktural. Artinya posisi sebagai pejabat hanya akan diberikan kepada pegawai yang memang dinilai lebih unggul dari pegawai yang lain. Hasil seleksi PNS adalah indikator utama yang digunakan oleh pemerintah Jepang. 

Source : http://www.antikorupsi.org/id/content/pegawai-negeri-sipil-di-negara-maju

Trivia

Di Jepang menjadi PNS adalah sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan. Terhormat karena bisa mengabdi pada negara dan bangga karena bisa melayani masyarakat. Seleksi PNS di Jepang sangatlah ketat dan biasanya hanya lulusan terbaik dan dari universitas terbaik yang mampu lolos dari tes PNS ini. Formasi dan seleksi PNS dilakukan serentak secara nasional untuk mendapatkan kualitas yang seragam. Jadi tidak ada yang namanya calon titipan, calo dan KKN. Setelah lulus tes CPNS akan di training mengenai pengabdian dan pelayanan masyarakat.

Meskipun posisinya terhormat bukan berarti gaji PNS di Jepang tinggi. Gaji mereka setara dengan gaji pegawai swasta lainnya. Untuk yang baru lulus dengan ijasah S1 mereka di gaji sekitar 200.000 yen atau sekitar 20 juta rupiah dan akan mengalami kenaikan secara berkala. Jumlah ini termasuk kecil untuk kehidupan di Jepang.

Menurut mereka, pelayanan terbaik dan kepuasan masyarakat adalah kebanggan tersendiri yang tidak bisa dihargai dengan materi. Mereka selalu melayani masyarakat dengan cekatan, teliti, ramah dan wajah mereka selalu dihiasi dengan senyuman. Boleh di bilang mereka selalu “MELAYANI DENGAN HATI”. Mereka tidak ingin membuat masyarakat kecewa karena terlalu lama menunggu. Bagi mereka memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, teliti dan keramahan dari lubuk hati yang paling dalam sudah menjadi budaya yang mendarah daging.

Dalam bukunya "Beyond Productive Mental of Japan’s Public Officials (1998)", Tadaro Hanna menyebutkan bahwa salah satu penyebab mental ‘bersih’ ala Jepang terbangun karena dua faktor simultan yang dikembangkan pemerintah dari generasi ke generasi.

Pertama, negara/pemerintah mendorong tumbuhnya sanksi sosial. Untuk alasan itu, pemerintah Jepang melakukan langkah revolusioner, yakni dengan cara membangun sanksi sosial secara sistemis. Antara lain, setiap pegawai negeri di sana wajib menandatangani pakta integritas dan sosial terkait dengan perubahan perilaku dan mental selama menjadi pegawai/aparatur. Pakta itu diteken di bawah sumpah dengan disaksikan semua elemen negeri, termasuk para guru spiritual dan intelektual.

Kedua, membatasi aktivitas pegawai negeri Jepang untuk berbisnis murni atau membisniskan kerja negara. Pemerintah sudah lama melarang pegawai negeri menjalankan atau berafiliasi dengan pihak bisnis/investor baik berafiliasi atas nama usaha/bisnis diri sendiri, keluarga, ataupun handai tolan hingga level ketiga (tidak boleh istri, anak, dan/atau anggota keluarga dari keturunan suami/istri) menjalankan bisnis murni layaknya pihak swasta.

Sumber :
http://birokrasi.kompasiana.com/2011/08/20/melayani-dengan-hati-belajar-dari-pns-jepang-389866.html
http://wuriantos.blogspot.com/2012/08/pembangunan-pns-antara-jepang-dan.html