Trivia

Di Jepang menjadi PNS adalah sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan. Terhormat karena bisa mengabdi pada negara dan bangga karena bisa melayani masyarakat. Seleksi PNS di Jepang sangatlah ketat dan biasanya hanya lulusan terbaik dan dari universitas terbaik yang mampu lolos dari tes PNS ini. Formasi dan seleksi PNS dilakukan serentak secara nasional untuk mendapatkan kualitas yang seragam. Jadi tidak ada yang namanya calon titipan, calo dan KKN. Setelah lulus tes CPNS akan di training mengenai pengabdian dan pelayanan masyarakat.

Meskipun posisinya terhormat bukan berarti gaji PNS di Jepang tinggi. Gaji mereka setara dengan gaji pegawai swasta lainnya. Untuk yang baru lulus dengan ijasah S1 mereka di gaji sekitar 200.000 yen atau sekitar 20 juta rupiah dan akan mengalami kenaikan secara berkala. Jumlah ini termasuk kecil untuk kehidupan di Jepang.

Menurut mereka, pelayanan terbaik dan kepuasan masyarakat adalah kebanggan tersendiri yang tidak bisa dihargai dengan materi. Mereka selalu melayani masyarakat dengan cekatan, teliti, ramah dan wajah mereka selalu dihiasi dengan senyuman. Boleh di bilang mereka selalu “MELAYANI DENGAN HATI”. Mereka tidak ingin membuat masyarakat kecewa karena terlalu lama menunggu. Bagi mereka memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, teliti dan keramahan dari lubuk hati yang paling dalam sudah menjadi budaya yang mendarah daging.

Dalam bukunya "Beyond Productive Mental of Japan’s Public Officials (1998)", Tadaro Hanna menyebutkan bahwa salah satu penyebab mental ‘bersih’ ala Jepang terbangun karena dua faktor simultan yang dikembangkan pemerintah dari generasi ke generasi.

Pertama, negara/pemerintah mendorong tumbuhnya sanksi sosial. Untuk alasan itu, pemerintah Jepang melakukan langkah revolusioner, yakni dengan cara membangun sanksi sosial secara sistemis. Antara lain, setiap pegawai negeri di sana wajib menandatangani pakta integritas dan sosial terkait dengan perubahan perilaku dan mental selama menjadi pegawai/aparatur. Pakta itu diteken di bawah sumpah dengan disaksikan semua elemen negeri, termasuk para guru spiritual dan intelektual.

Kedua, membatasi aktivitas pegawai negeri Jepang untuk berbisnis murni atau membisniskan kerja negara. Pemerintah sudah lama melarang pegawai negeri menjalankan atau berafiliasi dengan pihak bisnis/investor baik berafiliasi atas nama usaha/bisnis diri sendiri, keluarga, ataupun handai tolan hingga level ketiga (tidak boleh istri, anak, dan/atau anggota keluarga dari keturunan suami/istri) menjalankan bisnis murni layaknya pihak swasta.

Sumber :
http://birokrasi.kompasiana.com/2011/08/20/melayani-dengan-hati-belajar-dari-pns-jepang-389866.html
http://wuriantos.blogspot.com/2012/08/pembangunan-pns-antara-jepang-dan.html